Jawabannya adalah ‘Bisa’.
Tahun 2025 lalu, Kejaksaan Agung Indonesia merekrut lulusan program studi S1dari berbagai jurusan untuk ditempatkan sebagai Staf Penilai Pemerintah. Salah satu lulusan Ilmu Kelautan Undip yang diterima adalah Fitri (angkatan 2020) yang ditempatkan di Majalengka. Fitri bercerita dalam wawancaranya dengan admin web Ik Undip bahwa formasi jabatan fungsional penilai pemerintah di kejaksaan agung dibuka untuk 11 jenis latar pendidikan salah satunya S1 Ilmu Kelautan. Penilai Pemerintah bertugas melakukan penilaian aset sitaan/rampasan dalam perkara tindak pidana (terutama korupsi) untuk optimalisasi pemulihan keuangan negara. Dalam hal ini, aset yang dinilai dapat berupa properti, bisnis, sumber daya alam untuk menentukan nilai limit dalam proses lelang barang rampasan negara.
Fitri yang saat kuliah S1 mengerjakan riset genetik biota laut untuk tugas akhirnya, mengaku bahwa meski pekerjaan yang dilakukan saat ini tidak berhubungan dengan dunia bawah laut, ia tetap menikmati dan belajar banyak hal. Mengapa tenaga dari kelautan dibutuhkan?
“Karena bisa jadi suatu saat aset yang perlu divaluasi berhubungan dengan laut, misalnya unit kapal, bangunan di wilayah pesisir, atau kekayaan alam laut lainnya”, terang Fitri.
“Sebenarnya penilai dari berbagai jurusan juga dibutuhkan, misalnya, ada rekan lulusan kehutanan yang ditempatkan di Kalimantan, dan saat itu harus menilai aset sitaan berupa log kayu. Ilmu yang dipelajari saat kuliah jadi sangat berguna untuk mengidentifikasi jenis kayu, kekuatan, nilai jual, dan lain lain”, lanjutnya.
Saat ini, Fitri baru mendapat tugas untuk menilai aset kendaraan roda dua dan bangunan. Gimana guys? Tertarik untuk bekerja di Kejaksaan Agung?